Negara hukum demokratis meniscayakan asas keterbukaan sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Tanpa adanya transparansi, partisipasi publik akan melumpuh dan akuntabilitas penguasa berubah menjadi sekadar jargon utopis.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Syarif Ali dan Nasita Mutiara Ramadani, melaksanakan pengawasan melekat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui metode Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terbatas di Desa Sukasenang, Kecamatan Tanj

Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Syarif Ali dan Nasita Mutiara Ramadani, melaksanakan pengawasan melekat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui metode Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terbatas di Desa Sukanagara, Kecamatan Tanj

Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Syarif Ali dan Nasita Mutiara Ramadani, melaksanakan pengawasan melekat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui metode Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terbatas di Desa Cintajaya, Kecamatan Tanju

Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Syarif Ali dan Nasita Mutiara Ramadani, melaksanakan pengawasan melekat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui metode Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terbatas di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tan