Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Awasi Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025

Tasikmalaya — Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda dan Syarif Ali, melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Rapat pleno dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, forum camat se-Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, serta Kodim 0612 Tasikmalaya.

Rapat pleno diawali dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekapitulasi perubahan data pemilih. Rekapitulasi tersebut mencakup data pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta perbaikan data pemilih yang dihimpun selama periode Triwulan IV Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, menegaskan pentingnya menjaga akurasi data pemilih sebagai bagian dari upaya menjamin hak pilih masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih, sementara warga yang tidak memenuhi syarat tidak boleh tercantum dalam daftar pemilih.

“Jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, dan sebaliknya, masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru masuk dalam daftar pemilih,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam meminimalkan potensi permasalahan daftar pemilih pada tahapan pemilu maupun pemilihan yang akan datang.

“Pemutakhiran ini akan terus dilakukan. Ini merupakan upaya kita bersama untuk meminimalkan potensi masalah dalam daftar pemilih,” pungkasnya.