Kenali Lembaga dan Jalur Penanganan Perkara Pemilu Bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), berbagai persoalan hukum atau yang dikenal sebagai perkara pemilu sangat mungkin terjadi. Perkara pemilu merupakan persoalan hukum yang muncul selama jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu. Setiap persoalan tentu memiliki alur dan jalur penyelesaiannya masing-masing. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengenali jenis-jenis perkara pemilu sekaligus memahami lembaga mana yang berwenang menanganinya, agar proses demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya berjalan bersih, tertib, dan berkeadilan.

Secara umum, perkara pemilu terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu Pelanggaran Administrasi, Sengketa Proses Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu. Karena jenis perkaranya berbeda, maka lembaga negara yang berwenang menanganinya pun berbeda. Berikut adalah pembagian kewenangan lembaga dalam penyelesaian perkara pemilu:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu memegang peran utama dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan sesuai peraturan. Adapun perkara yang ditangani oleh Bawaslu meliputi dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Selain itu, bersama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Bawaslu juga berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilu sesuai kewenangannya. Di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, penanganan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini dikoordinasikan secara profesional melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin yang dikoordinatori oleh Tamrin, SH., serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang dikoordinatori oleh Nasita Mutiara Ramadhani.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP memiliki peran utama untuk menjaga integritas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu. Perkara yang ditangani oleh DKPP khusus pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Perlu dicatat bahwa DKPP hanya berwenang menangani perkara yang secara resmi dilaporkan.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi berperan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu dan pemilihan. Perkara yang ditangani oleh MK mencakup perselisihan hasil pemilu dan pemilihan dengan objeknya berupa penetapan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU.

Pengadilan Negeri (PN)

Dalam perkara pemilu, Pengadilan Negeri memiliki peran utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu yang diajukan melalui mekanisme penegakan hukum. Perkara yang ditangani merupakan pelanggaran pidana pemilu sebagai tindak lanjut atas penanganan perkara oleh Sentra Gakkumdu. Contoh dari pelanggaran pidana ini antara lain praktik politik uang (money politics) hingga kampanye di luar jadwal.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN berperan utama menguji apakah keputusan administrasi penyelenggara pemilu telah sesuai dengan ketentuan hukum. Perkara yang ditangani meliputi sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, sengketa penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta sengketa penetapan pasangan calon. Catatan pentingnya, PTUN hanya menangani perkara sengketa proses pemilu yang sebelumnya telah melalui penanganan terlebih dahulu di Bawaslu.

Memahami alur dan kewenangan setiap lembaga penegak hukum pemilu adalah langkah awal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dengan mengenali lembaganya dan memahami jalurnya, masyarakat dapat mengetahui secara pasti ke mana harus mengajukan laporan, permohonan, atau mencari penyelesaian yang sesuai dengan jenis perkaranya.

Sebagaimana komitmen Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Ketua Dodi Juanda, S.P., serta penguatan edukasi publik melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang dikoordinatori oleh Syarif Ali, S.Ag., pengawasan partisipatif dari masyarakat adalah kunci utama ketahanan demokrasi. Apabila Anda menemukan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa dalam tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, jangan ragu untuk melapor. Ayo bersama-sama kita kenali lembaganya, pahami jalurnya, dan awasi pemilu demi keadilan demokrasi!