Lompat ke isi utama

Berita

Politik Uang: Uang Sesaat, Dampak Panjang

Politik Uang

Uang yang ditawarkan untuk memengaruhi pilihan bisa habis dalam sehari. Sementara itu, orang yang terpilih akan ikut membuat keputusan tentang anggaran, sekolah, layanan kesehatan, jalan, dan sarana publik selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya politik uang tidak boleh dianggap sebagai pemberian biasa: ada upaya menukar pilihan warga dengan keuntungan sesaat.

Bayangkan warga sedang memilih pengurus untuk mengelola uang bersama. Salah satu calon membagikan Rp100.000 agar dipilih. Sebelum menerima, pertanyaan yang patut diajukan ialah: jika ia berusaha membeli kepercayaan sejak awal, apakah ia layak dipercaya mengurus kepentingan bersama? Dalam Pemilu, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada uang dalam amplop: keputusan publik akan memengaruhi banyak orang, termasuk mereka yang tidak menerima uang tersebut.

Dampak politik uang bukan sekadar dugaan. Dalam Pemilihan Bupati di salah satu daerah tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan telah terjadi pembagian uang kepada 110 pemilih dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp100.000. Mahkamah menilai praktik itu mencederai kemurnian hasil suara dan memerintahkan pemungutan suara ulang di empat tempat pemungutan suara. Kasus Pemilihan kepala daerah ini menunjukkan bahwa politik uang dapat berakibat serius bagi proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi RI

Kajian International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menjelaskan bahwa pembelian suara merusak integritas pemilihan dan dapat melemahkan hubungan pertanggungjawaban antara wakil terpilih dan masyarakat. Ketika pilihan ditentukan oleh imbalan, penilaian terhadap kemampuan, rekam jejak, dan program calon berisiko tersisih. idea.int

Masyarakat dapat memutus rantai itu dengan menolak tawaran uang atau barang yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan. Jika menemukan dugaan politik uang, catat waktu, tempat, dan kejadian yang diketahui; simpan bukti yang diperoleh secara sah; lalu sampaikan kepada pengawas Pemilu setempat atau Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk diperiksa. Uang pemberian akan habis. Hak untuk memilih berdasarkan keyakinan sendiri jauh lebih berharga.