Apel Siaga Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya: 5.798 Pengawas Siap Menjaga Integritas Pemilu 2024, Dodi Juanda Mendorong Masa Tenang yang Bebas dari Pelanggaran

Tasikmalaya, 7 Februari 2024 - Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar apel siaga Pengawas Pemilu se-Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari persiapan pengawasan masa tenang, pemungutan, dan perhitungan suara pada Pemilu 2024. Apel siaga tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan dihadiri oleh 5.798 Pengawas Pemilu dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga Pengawas TPS (PTPS). Dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohammad Zen, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, menyampaikan bahwa saat ini adalah momentum penting bagi semua pihak untuk menunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bahwa Pengawas Pemilu sudah siap untuk melaksanakan tugas pengawasan Pemilu.

Dodi Juanda menekankan bahwa dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari merupakan masa tenang, di mana segala bentuk aktivitas kampanye dilarang, serta tidak diperkenankan adanya gerakan-gerakan yang dapat mencoreng proses pemilihan itu sendiri. Ia menegaskan pentingnya menjaga agar tidak terjadi politik uang, politisasi SARA, dan melibatkan ASN, TNI, dan POLRI yang berpihak kepada peserta pemilu.

"Masa tenang ini sangat krusial. Masyarakat harus diberikan waktu untuk berpikir, karena para peserta pemilu sudah melakukan kampanye selama 75 hari dan menyampaikan visi serta misi kepada masyarakat. Tinggal pada masyarakat untuk menentukan pilihannya, tanpa ada intimidasi, ancaman, kekerasan, politisasi SARA, dan politik uang," ujar Dodi Juanda.

Selain itu, Dodi Juanda menekankan pentingnya menjaga integritas dan keamanan selama masa tenang, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang demokratis, bebas dari pelanggaran, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dengan bebas dan adil.