Apa yang Terjadi Jika Pemilu Tidak Ada yang Mengawasi?
|
Setiap suara pemilih perlu dijaga sejak daftar pemilih disusun hingga hasil Pemilu ditetapkan. Tanpa pengawasan, kesalahan dan dugaan pelanggaran akan lebih sulit ditemukan serta diperbaiki. Di Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menjalankan tugas pengawasan pada tahapan Pemilu untuk membantu memastikan hak pilih warga terlindungi dan proses berlangsung sesuai ketentuan. Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Pengawasan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara. Daftar pemilih, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil perlu diperiksa. Pengawasan memberi kesempatan agar persoalan diketahui sedini mungkin, sementara catatan dan dokumen hasil menjadi dasar untuk memeriksa perbedaan yang muncul.
Kajian International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) atau Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu menyebut pemantauan sepanjang tahapan Pemilu dapat membantu menemukan masalah sebelum pemungutan suara dan meningkatkan keterbukaan proses. Sumber: International IDEA
Pentingnya pemeriksaan terlihat dalam sejumlah perkara Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi pernah menemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan memerintahkan pemungutan suara ulang di dua TPS. Dalam perkara lainnya, Mahkamah memerintahkan penghitungan ulang di 147 TPS setelah menemukan selisih perolehan suara yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan dokumen hasil yang diperiksa.
Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa ketika persoalan ditemukan, dicatat, dan dapat diuji, tersedia jalan untuk memperbaiki proses serta memastikan suara pemilih dihitung dengan benar. Sumber: Mahkamah Konstitusi
Pengawasan juga memiliki fungsi pencegahan. Penelitian Susan D. Hyde terhadap sebuah pemilihan presiden pada 2003 menemukan bahwa kehadiran pemantau dapat mengurangi kecurangan pada hari pemungutan suara di TPS yang mereka kunjungi, meskipun tidak menghilangkan seluruh risiko. Karena itu, pengawasan yang konsisten, keterbukaan informasi, dan perhatian masyarakat terhadap setiap tahapan saling mendukung terwujudnya Pemilu yang dapat dipercaya.